WARTAPOST.CO,ID, Bandar Lampung — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mendorong agar program makan gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mampu menciptakan perputaran ekonomi di setiap wilayah.
Hal tersebut dinilai penting agar manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian masyarakat setempat.
Menurutnya, dengan alokasi anggaran yang mencapai sekitar Rp1,1 triliun per bulan di Lampung, potensi perputaran uang di daerah sangat besar jika dikelola dengan baik dan berbasis potensi lokal.
“Kita berharap uang ini bisa benar-benar berputar di Lampung, khususnya di wilayah dapur-dapur SPPG yang ada di desa maupun kabupaten/kota,” kata Mikdar, Senin (20/04/2026).
Lebih lanjut, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung itu menjelaskan, dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan sejumlah kendala, terutama terkait penerimaan masyarakat terhadap menu makanan yang disediakan. Beberapa penerima manfaat dinilai belum sepenuhnya menerima konsep makanan berbasis kearifan lokal, sebagaimana yang diharapkan dalam gagasan awal program tersebut.
“Harapan Presiden ketika menggagas program ini adalah agar terjadi perputaran ekonomi di setiap daerah. Artinya bahan baku makanan seharusnya dibeli dari masyarakat sekitar, seperti ikan, sayur, dan hasil bumi lainnya,” ungkapnya.
Namun demikian, kata Mikdar, realitanya masih banyak dapur yang menggunakan bahan baku dari luar daerah, seperti roti atau produk olahan pabrik. Hal ini dinilai berpotensi mengurangi dampak ekonomi lokal karena perputaran uang justru keluar dari daerah.
Selanjutnya, Mikdar mencontohkan, sumber protein seperti ikan seharusnya dapat disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing, seperti ikan lele, patin, atau nila, bukan bergantung pada ikan impor atau produk tertentu yang tidak tersedia di wilayah pedesaan. Begitu juga dengan bahan pangan lain seperti ayam. Mikdar menyarankan agar dapur memanfaatkan ayam lokal dari peternak sekitar, bukan produk fillet dari industri besar.
“Kalau bahan bakunya dari masyarakat sekitar, maka uangnya juga akan kembali ke masyarakat. Ini yang kita harapkan agar ada dampak ekonomi nyata di daerah,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya pemerataan jumlah penerima manfaat di setiap dapur SPPG. Saat ini, terdapat perbedaan signifikan antara satu dapur dengan dapur lainnya, baik dari sisi jumlah penerima maupun cakupan wilayah layanan.
“Kita dorong agar ada pemerataan, jangan sampai ada dapur yang hanya melayani di bawah 2.000 penerima, sementara yang lain lebih dari 3.000. Ini perlu diatur agar tidak terjadi ketimpangan,” katanya.
Mikdar juga mengusulkan agar lokasi penerima manfaat tidak terlalu jauh dari dapur penyedia, sehingga distribusi makanan lebih efektif dan efisien.
“Saya berharap, melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, program makan gratis ini tidak hanya sukses secara nasional, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Lampung,” tegas Mikdar.
